Carbon offsetting and REDD
Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) has become the dominant international forest policy. Variations of REDD+ include Nature-Based Solutions and corporate pledges to achieve Zero Net Deforestation. In reality, though, deforestation continues, polluting companies use REDD+ offsets to avoid reducing their fossil fuel emissions, and zero-net deforestation pledges allow forests to be cleared in one area as long as an “equivalent” area is restored elsewhere.
Bagaimana REDD+ sejalan dengan agenda pembangunan di Indonesia? Siapa dan apa aktor yang terlibat dalam mempromosikan REDD+ dan dengan kepentingan apa? Artikel ini merefleksikan masalah ini dan peringatan tentang bagaimana REDD+ berperan penting untuk mendorong apa yang disebut pembangunan 'bersih', 'hijau', dan 'rendah karbon'.
Persetujuan pembangunan jalan di dalam Konsesi Restorasi Ekosistem pertama di Indonesiaterbukti nyata bertolakbelakang dari prinsip yang melekat dari konsesi tersebut. Sebagainegara yang memiliki citra internasional tentang kepedulian terhadap deforestasi,pemerintah malah terlibat dalam memndorong terbitnya kebijakan yang mengarah padadeforestasi yang semakin parah.
Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan bisnis dalam memulihkan deforestasi semakin menguat. Pada tahun 2004, LSM konservasi dan Kementerian Kehutanan Indonesia menginisiasi sebuah model yang dikenal dengan istilah Konsesi Restorasi Ekosistem. Artikel ini menyoroti lebih dekat pelaksanaan model tersebut dalam konteks ancaman lama dan terkini terhadap hutan Indonesia, serta dorongan global untuk ‘Restorasi hutan’.
Perusahaan minyak dan gas multinasional Shell mengklaim bahwa sangat mungkin untuk mendorong kebijakan ‘netral karbon’, toh pengurangan emisi pun cukup dilakukan dengan menanam pohon atau berinvestasi di kawasan hutan di belahan dunia lainnya. Akan tetapi pohon-pohon tersebut diharapkan tetap berdiri tegak untuk selamanya , dan sialnya, tepat di sini, letak permasalahnnya.